thelighthousepeople.com, Proyek Daerah Harus Bersih! Gubernur Sultra Curhat ke KPK! Saat banyak pejabat sibuk berlomba tebar citra, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, justru memilih langkah beda. Ia bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia buka suara soal tekanan yang sering muncul dari pelaksanaan proyek-proyek daerah.
Langkah ini jadi bukti bahwa transparansi bukan cuma jargon. Ali Mazi nggak ragu curhat ke lembaga antirasuah, dengan nada serius tapi tetap tenang. Menurutnya, daerah butuh proteksi. Bukan dari serangan luar, melainkan dari tekanan internal yang sering berujung pada penyimpangan.
KPK Jadi Telinga, Bukan Sekadar Penghukum
Kehadiran KPK di Sultra bukan cuma buat memantau, tapi juga jadi ruang di skusi. Bagi Gubernur, ini momen penting. Ia ingin menyampaikan langsung bahwa selama ini, pelaksanaan proyek sering di warnai godaan yang datang dari banyak arah. Bahkan ada tekanan sistemik yang kerap memaksa pemimpin daerah melangkah di ujung jurang.
KPK pun merespons positif. Mereka menyatakan komitmen untuk tidak hanya hadir saat ada perkara. Justru pencegahan di anggap jadi langkah paling penting. Ali Mazi seolah membuka keran untuk komunikasi dua arah yang lebih sehat. Dan tentu saja, publik patut tahu bahwa di skusi semacam ini bisa jadi tembok awal untuk mencegah kebocoran anggaran.
Tekanan Itu Nyata, Bukan Isapan Jempol
Banyak yang mungkin mengira, kepala daerah selalu nyaman di kursinya. Tapi kenyataannya, tekanan datang bertubi-tubi. Mulai dari pihak luar yang berusaha menekan proses lelang, hingga dorongan dari internal birokrasi yang menyimpan agenda pribadi.
Ali Mazi bilang terang-terangan bahwa semua itu nyata. Ia tak ingin berpura-pura. Justru dengan membicarakannya secara terbuka, ia berharap ada perbaikan sistemik. Terutama soal pengawasan sejak awal, bukan sekadar penindakan saat semuanya sudah telanjur rusak.
Proyek Harus Tegak Lurus, Bukan Belok-Belok demi Kepentingan
Sudah saatnya proyek daerah berdiri di atas kepentingan publik. Itu poin yang di tegaskan berkali-kali oleh Gubernur Sultra. Ia tidak mau proyek berubah arah karena intervensi pihak-pihak yang ingin menunggangi sistem.
Apalagi proyek pembangunan bukan sekadar urusan infrastruktur. Di dalamnya ada dampak sosial, ekonomi, dan masa depan masyarakat. Maka dari itu, ketegasan jadi mutlak. Kalau perlu, proyek di tunda ketimbang di paksakan dengan cara yang nggak benar.
Daerah Perlu Support, Bukan Sekadar Sanksi
Gubernur juga menyampaikan bahwa kepala daerah sering merasa di biarkan sendirian. Saat proyek bermasalah, semua mata tertuju padanya. Tapi saat berjuang menjaga proses tetap bersih, dukungan jarang terdengar.
Oleh karena itu, ia berharap KPK hadir bukan hanya sebagai algojo. Namun juga sebagai partner yang bisa membantu kepala daerah berdiri tegak, bahkan ketika godaan datang dari orang-orang terdekat sekalipun.
Sultra Siap Jadi Contoh
Langkah Gubernur Sultra ini bisa di bilang cukup berani. Di saat banyak kepala daerah memilih di am, ia justru mengajak di alog langsung. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan bukan kelemahan, tapi kekuatan.
Ali Mazi juga menegaskan bahwa Sultra siap jadi contoh untuk provinsi lain. Dengan catatan, semua pihak yang terlibat dalam proyek juga punya komitmen yang sama. Jangan sampai kepala daerah berjuang sendiri, sementara yang lain justru jadi benalu dalam sistem.
Anggaran Bukan Alat Main-Mainan
Anggaran daerah seringkali jadi ladang rebutan. Bukan cuma antar di nas, tapi juga pihak luar yang ingin ikut mencicipi. Gubernur dengan tegas menyebutkan bahwa selama ini banyak celah yang di manfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Maka dari itu, sistem harus di bentengi. KPK di minta hadir lebih awal, sebelum proyek di jalankan. Dengan begitu, tidak ada lagi celah buat permainan di balik layar.
Kesimpulan: Saatnya Berani Bicara, Bukan Sembunyi
Curhat Gubernur Sultra ke KPK bukan sekadar pengakuan. Ini sinyal bahwa perubahan bisa di mulai dari keberanian berkata jujur. Proyek daerah terlalu penting untuk di serahkan pada sistem yang longgar dan gampang di susupi.
Dengan terbukanya di alog antara kepala daerah dan KPK, ada harapan baru. Harapan bahwa proyek-proyek di masa depan tak lagi di hantui bayang-bayang titipan. Tapi berdiri kokoh atas nama keadilan dan tanggung jawab. Langkah Ali Mazi patut di apresiasi. Ia menolak tutup mata, dan memilih berdiri di depan. Karena memang, proyek daerah harus bersih bukan basa-basi.