thelighthousepeople.com, Ketua MPR Tegas: Tak Ada Tempat untuk Ormas Rusuh! Ketika suasana publik mulai terusik oleh sekelompok pihak yang doyan bikin gaduh, pernyataan tegas dari Ketua MPR menjadi angin segar. Ia tak tinggal di am. Justru, ia berdiri paling depan untuk memastikan ketertiban tetap jadi prioritas. Kali ini, pesannya bukan basa-basi: ormas yang doyan ribut, silakan keluar dari panggung kebangsaan.
Bukan tanpa alasan, ketegasan ini muncul karena makin banyak insiden yang melibatkan organisasi yang katanya berbaju sosial, tapi malah nyulut konflik di tengah masyarakat. Maka dari itu, langkah Ketua MPR terasa seperti rem darurat yang di tekan saat situasi mulai melaju liar.
Ketegasan Tak Bisa Ditawar
Berulang kali Ketua MPR menyuarakan soal pentingnya ormas jadi jembatan, bukan jurang. Tapi tetap saja, ada segelintir yang malah tampil seperti provokator. Saat suara rakyat mulai terbelah, tentu harus ada sosok yang berdiri di tengah dan bicara gamblang. Di sinilah Ketua MPR muncul, tanpa ragu, tanpa takut di benturkan opini lain.
Menurutnya, jika ormas hadir hanya untuk adu otot, mengintimidasi, bahkan memecah harmoni, maka keberadaannya tak lebih dari pengganggu yang tak pantas di pertahankan. Justru, ia ingin mendorong ormas yang mampu jadi peneduh kala panas, bukan malah menyulut bara di tengah rakyat.
Apalagi, di era di gital seperti sekarang, kegaduhan yang di buat satu pihak bisa cepat menyebar dan menimbulkan efek domino. Maka, ketegasan bukan hanya di perlukan, tapi wajib hukumnya.
Jangan Cuma Ramai, Tapi Juga Rapi
Ormas seharusnya punya posisi strategis di tengah masyarakat, tapi kalau kehadirannya cuma menambah keributan, artinya ada yang salah dari niat awalnya. Ketua MPR menilai, banyak ormas yang kini melenceng dari jalur. Bukan bergerak dari hati nurani sosial, melainkan karena dorongan ambisi dan gengsi.
Karena itulah, ia mendesak pemerintah daerah hingga pusat untuk lebih sigap mengawasi pergerakan ormas yang mencurigakan. Jangan sampai yang seharusnya jadi pelindung masyarakat malah menjelma jadi sumber masalah.
Ia juga mengingatkan agar aparat tak takut bertindak tegas. Ketika masyarakat mulai cemas karena gangguan oknum tertentu, negara tak boleh tinggal di am. Apalagi, Indonesia bukan negara yang di bangun atas dasar kekerasan. Negeri ini berdiri karena keberagaman yang di rawat, bukan karena amarah yang di ternakkan.
Lawan Keras dengan Tindakan Tegas
Ketua MPR menyampaikan, langkah penertiban bukan berarti anti-ormas. Justru sebaliknya, ormas yang benar dan tulus harus di berikan ruang berkembang. Namun, kalau ada yang sengaja memanfaatkan nama ormas untuk kepentingan sempit, maka tindakan tegas harus di jadikan tameng utama.
Dalam beberapa kejadian, ormas justru menjadikan aksi kekerasan sebagai panggung unjuk gigi. Mulai dari sweeping liar, pengrusakan fasilitas umum, hingga pengancaman terhadap warga. Semua itu jelas tak bisa di benarkan atas nama apapun.
Terkait hal itu, Ketua MPR memberi isyarat bahwa akan ada dorongan revisi peraturan jika memang di perlukan. Tujuannya jelas: agar ruang gerak ormas yang destruktif bisa di persempit dan tak lagi jadi biang kerok di tengah masyarakat.
Kesimpulan
Ketua MPR sudah memberi sinyal kuat. Ormas boleh berdiri, boleh aktif, tapi harus tahu batas. Kalau sudah kelewatan, siap-siap untuk di tindak. Negara ini butuh ketenangan, bukan kericuhan yang di pelihara di am-di am. Maka dari itu, semua pihak harus waspada, apalagi jika ada gerakan yang mulai melenceng dari nilai Pancasila.
Dengan suara yang lantang dan pesan yang jelas, Ketua MPR menunjukkan bahwa negara ini masih punya figur yang tak ragu memotong akar kerusuhan dari awal. Saat satu pihak mulai berulah, pihak lain tak boleh di am. Karena jika di am, maka keributan akan di anggap wajar, dan itu bahaya besar.